Bentuk Pemerintahan Klasik

Menurut beberapa ahli, ada beberapa bentuk pemerintahan:

1. Plato ( menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahan )
• Aristokrasi : pemerintahan dipegang oleh seorang / sekelompok bangsawan / cendekiawwan yang sifatnya keadilan untuk kepentingan bersama
• Timokrasi : pemerintahan dipegang oleh 1 orang yang sifat pemerintahannya untuk kemasyuran
• Oligarki : pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang (orang kaya) yang sifat pemerintahannya bertujuan untuk kelompoknya

Selengkapnya »»

Dimensi Ideologi

Dimensi - dimensi ideologi antara lain:

• Dimensi realita : benar-benar berkembang dalam masyarakat
• Dimensi idealisme : setiap ideologi punya tujuan / cita-cita yang ingin dicapai
• Dimensi fleksibilitas (pengembangan) : setiap ideologi mampu mengikuti perkembangan zaman

Selengkapnya »»

Sifat dan Ciri Pancasila

Sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam pancasila.

Sifat dan ciri Pancasila sebagai berikut.

1. Sistematis (runtun): tidak boleh ditukar urutannya
2. Kesatuan totalitas yang organis (utuh, manunggal, senyawa): tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain

Hubungan kedua ciri dan sifat Pancasila tersebut digambarkan dalam bentuk hierarkis paramida sebagai berikut.

Artinya: 

Sila I mendasari dan menjiwai sila II, III, IV dan V

Sila II dijiwai oleh sila I dan bersama - sama menjiwai sila III, IV, dan V

Sila III dijiwai oleh sila I dan II dan bersama - sama menjiwai sila IV dan V

Sila IV dijiwai oleh sila I, II, dan III dan bersama - sama menjiwai sila V

Sila V dijiwai oleh sila I, II, III, IV 

Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Apabila sila - sila dalam Pancasila dipisahkan satu dengan yang lainnya akan berdampak:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolut
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, apabila tidak dikatikan dengan sila lainnya menimbulkan kosmopolitanisme yakni paham yang tidak mengakui negara nasional
3. Sila Persatuan Indonesia, aapabila dikatikan dengan sila lainnya dapat menimbulkan chauvinisme yakni mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, apabila tidak dikatikan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan demokrasi liberal
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, apabila tidak dikatikan dengan sila lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis

Selengkapnya »»

Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yakni:

1. Alinea 1 yaitu negara persatuan :
negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan
2. Alinea 2 yaitu keadilan sosial :
kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat
3. Alinea 3 yaitu kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan, permusyawaratan / perwakilan
4. Alinea 4 yaitu ke-Tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab :
mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral yang luhur

Selengkapnya »»

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pancasila senantiasa berinteraksi secara dinamis dengan nilai-nilai dasar yang tidak berubah, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi dalam setiap kurun waktu.
2. Pancasila dapat membuka nilai-nilai dari luar, tanpa mengubah nilai dasar Pancasila
3. Pancasila dapat mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman tanpa mengubah nilai dasar

Sifat keterbukaan Pancasila memerlukan pembatasan. Mengapa? Agar pembatasan tersebut membuat dinamika Pancasila sebagai ideologi yang terbuka tidak kebablasan, namun tetap berlandaskan pada nilai dasar yang ada.

Pembatasan - pembatasan terhadap keterbukaan Pancasila antara lain:

1. Nilai dasar
Lima nilai dasar Pancasila harus tetap ajeg, lestari, dan tidak boleh ada pengubahan karena kelima nilai dasar tersebut mengandung cita- cita nasional, dasar negara dan sumber kedaulatan negara.
2. Kepentingan stabilitas nasional
Semua gagasan untuk menjabarkan nilai dasar ditujukan untuk stabilitas dan integritas nasional.
3. Larangan ideologi komunis-marxisme
Komunisme bisa berubah dalam bentuk dan wujud yang lain sehingga bisa disebut bahaya laten / tersembunyi

Selengkapnya »»

Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Nilai : sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya

Konsekuensi pancasila sebagai sumber nilai serta pancasila sebagai ideologi terbuka, maka pancasila harus memiliki nilai fleksibilitas sebagai berikut:

1. Nilai dasar : nilai dasar relatif tetap (tidak berubah) yang terdapat dalam pembukaan UUD ‘45
2. Nilai instrument : nilai - nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, Tap MPR dan peraturan perundang - undangan lainnya
3. Nilai praxis (praktis) : nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata seperti gotong royong dan toleransi

Selengkapnya »»

Kedudukan dan Fungsi Pancasila

1. Dasar negara RI ( Republik Indonesia )
• untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia
2. Pandangan hidup bangsa
•  merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah Indonesia yang telah membentuk, sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup 
•  pedoman dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara
3. Jiwa bangsa
•  menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain
4. Tujuan bangsa
•  nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai luhur yang dicita-citakan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir batin
5. Perjanjian luhur bangsa
•  Pancasila disepakati bersama oleh pembentuk negara
•  Rakyat bersepakat melaksanakan, memelihara, melestarikan

Selengkapnya »»

Pemerintah yang Berdaulat

   Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang punya kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati, baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara lain. Kata daulat berasal dari kata daulah (Arab), sovereignity (Inggris), souvereinteit (Perancis), supremus (Latin), dan sovranita (Italia), yang artinya kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam(interne-souvereinteit) dan ke luar (externe-souvereinteit).

Selengkapnya »»

Asal Mula Terjadinya Negara

  Terjadinya negara dapat dipelajari melalui 3 pendekatan, yakni secara teoritis, faktual, dan melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder.

1. Pendekatan Teoritis
Terdiri atas :
• Teori Ketuhanan :
   Negara ada karena kehendak Tuhan. Teori ini dipelopori oleh Agustinus, Friedrich Julius Stahl, dan Kraneburg.

Selengkapnya »»

Bentuk Negara dan Kenegaraan

Bentuk Negara

   Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

• Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
• Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
• Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.
• Terdapat satu badan perwakilan rakyat.

Selengkapnya »»

Pengertian Negara

  Negara adalah organisasi yang didalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi, negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh penduduk secara tetap dan punya sistem pemerintahan.

Selengkapnya »»

Unsur Terbentuknya Bangsa Menurut Beberapa Ahli

Pendapat beberapa ahli kenegaraan tentang terbentuknya bangsa :

1. Joseph Stalin
   Suatu bangsa terbentuk secara historis, merupakan komunitas rakyat yang stabil yang terbentuk atas dasar kesamaan bahasa, wilayah, ekonomi serta perasaan psikologis yang terwujud dalam budaya bersama.

Selengkapnya »»

Pengertian Bangsa

Istilah bangsa adalah terjemahan dari kata nation, dan nation berasal dari bahasa Latin:natio yang artinya suatu yang lahir. Nation dalam istilah bahasa Indonesia artinya bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya konsep bangsa memiliki pengertian dalam arti sosiologis antropologis dan politis.

1. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis
   Adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Persekutuan hidup dalam suatu negara bisa merupakan persekutuan hidup mayoritas dan minoritas. Bangsa dalam arti

Selengkapnya »»

Macam - Macam Sumber Hukum Formal

Macam - macam sumber hukum formal di Indonesia, antara lain :

1. Undang – undang : Ada dua jenis UU yakni dalam arti material yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara dan dalam arti formal yaitu peraturan karena bentuknya disebut UU
2. Kebiasaan : Perbuatan yang diulang – ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat

Selengkapnya »»

Kejahatan Genosida dan Kemanusiaan

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh / sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.

Contoh : Pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 - 1996.

Selengkapnya »»

Korupsi dan Ciri - Ciri Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan dan adminstrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian masyarakat umum atau pribadi lainnya.

Selengkapnya »»

Macam - Macam Hak Asasi Manusia

Macam - macam hak asasi manusia ( HAM ), antara lain :

1. Hak asasi pribadi
Contoh : memeluk agama, mengeluarkan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk merdeka
2. Hak asasi ekonomi
Contoh : hak menikmati SDA, hak untuk membeli dan menjual, hak untuk menjadi anggota koperasi

Selengkapnya »»